KKP Lakukan Integrasi dan Inovasi Program Budidaya Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kebijakan terkait program prioritas sub sektor perikanan budidaya sejalan dengan arah pembangunan nasional tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan bantuan prioritas pemerintah agar dapat berdampak langsung kepada masyarakat guna mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo mengenai apa yang akan menjadi perhatian dan prioritas dalam jangka waktu 5 tahun ke depan untuk menuju Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. Khusus dari segi tahapan infrastruktur, Presiden menekankan untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan produksi rakyat, dimana salah satu kawasan yang dimaksud adalah tambak perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Bogor, Senin (30/9) saat membuka Sinkronisasi Program dan Finalisasi RKA-K/L tahun anggaran 2020, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah menyusun program yang dapat mendukung visi serta terfokus ke arah pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan. “Kita telah menyiapkan strategi untuk membangun kawasan budidaya berdasarkan komoditas, khususnya untuk komoditas unggulan yang dapat dijadikan andalan pembangunan.”

Slamet menjelaskan, komoditas andalan yang dimaksud termasuk komoditas baru yang akan lebih dimasyarakatkan pada tahun 2020. Komoditas seperti udang merguensis dan ikan cobia menjadi contoh komoditas yang diharapkan dapat menjadi andalan baru di masa depan. Selain itu akan terus dikembangkan komoditas ikan lokal untuk meningkatkan plasma nutfah serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Yang tak kalah penting adalah penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan kekompakan antar pembudidaya dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam proses berbudidaya. Dengan berkelompok, pembudidaya dapat saling menjaga satu sama lain, serta berbagi informasi penting seperti pencegahan penyakit dan solusinya” lanjut Slamet.

Strategi berikutnya menurut Slamet adalah pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses perikanan budidaya. Hal ini menurutnya telah diinisiasi oleh kaum milenial yang melihat pangsa pasar potensial dalam pemutakhiran sistem tata kelola yang ada. “Selain automatic feeder yang telah lebih dahulu berkembang, contoh lainnya adalah platform online yang menjembatani investor dengan pembudidaya atau platform yang menghubungkan pembudidaya dengan buyer” urai Slamet.

Slamet menambahkan “Peningkatan SDM akuakultur yang kompeten menjadi langkah berikut yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya hal ini seiring dengan tema kebijakan APBN 2020 yang menargetkan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Pentingnya SDM berkualitas diperlukan untuk menunjang pencapaian target Indeks Kinerja Utama(IKU) DJPB tahun 2020.”

Sebagai informasi, pada tahun 2020 DJPB menetapkan target IKU yakni produksi perikanan budidaya sebesar 18,44 juta ton, produksi ikan hias sebanyak 1,87 miliar ekor serta indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di atas 101.

“Kebijakan pengelolaan perikanan budidaya memerlukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi serta dukungan lintas sektor mulai dari dinas provinsi, dinas kota/kabupaten, Unit Pelaksana Teknis hingga pihak swasta dan BUMN. Dengan adanya sinergitas semua pihak, akselerasi pembangunan perikanan budidaya berdaya saing dan berkelanjutan dapat tercapai” pungkas Slamet.

Capaian Positif Sub Sektor Perikanan Budidaya Tahun 2015-2019

Dalam periode 2015-2019 program bantuan pemerintah untuk pembudidaya ikan seperti pakan ikan mandiri, budidaya ikan sistem minapadi dan bioflok, bantuan benih, asuransi pembudidaya ikan, excavator, pengelolaan irigasi tambak, paket bantuan ikan hias dan rumput laut telah berhasil memberikan dampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan.

Indikator keberhasilan tersebut yakni pencapaian nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) selama 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh rata-rata per tahun sebesar 0,55 persen. Hingga bulan Agustus 2019 angka NTPi tercatat sebesar 101.86 atau naik sebesar 1,06 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 101.8. Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi.

Capaian lainnya yakni peningkatan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sepanjang tahun 2015 – Agustus 2019 tumbuh sebesar 1,85 persen. Hingga bulan Agustus 2019 NTUPi mencapai angka 114,81 atau tumbuh 1,37 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 113,26. Capaian ini mengindikasikan bahwa usaha akuakultur semakin efisien dan visible. Rata-rata nilai pendapatan pembudidaya ikan secara nasional pada semester I tahun 2019 sebesar Rp. 3,57 juta per bulan atau naik 16,24% dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp 2,99 juta per bulan. Angka pendapatan ini jauh melampaui rata-rata UMR nasional yang hanya Rp. 2,44 juta per bulan.

Kinerja produksi perikanan budidaya nasional dari tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan, meskipun dengan efisiensi anggaran dengan penurunan sebesar 17,30% per tahun. Selama periode 2015-2018, volume produksi ikan / udang mengalami peningkatan rata-rata 7,12% per tahun. Komoditas yang meningkat signifikan diantaranya: Udang (15,14%), Kerapu (133,21%), Lele (13,84%).

Selain itu Nilai PDB Perikanan menunjukkan peningkatan positif dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,36% per tahun. Share perikanan budidaya tahun 2018 mencapai 238,64 miliar atau 57,15% terhadap total PDB Perikanan Nasional.

Selain berbagai program prioritas, pengaplikasian inovasi dan teknologi dalam pembangunan perikanan budidaya juga turut mengambil peran mendongkrak kinerja seperti  Recirculated Aquaculture System (RAS), penggunaan micro bubble, sistem budidaya minapadi dan bioflok, dan automatic feeder.

Sumber : Humas DJPB