Pertama di Indonesia, Teluk Jukung Lombok Timur ditetapkan Jadi Sentra Budidaya Lobster

Setelah menunggu setahun lebih, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya resmi menetapkan Teluk Jukung, Dusun Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi kampung perikanan budidaya lobster.

Penetapan itu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.64/2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Sebelumnya kampung itu pernah dikunjungi dua menteri kelautan dan perikanan yaitu Edhy Prabowo dan Sakti Wahyu Trenggono.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan penetapan Lombok Timur sebagai kampung lobster bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kampung budidaya lobster yang terkoneksi dengan sarana budidaya dan sarana pendukung lainnya.

“Selain itu, hubungan antara pelaku budidaya dan mekanisme pasar juga bisa terkoneksi dengan baik, sehingga ke depannya diharapkan mampu meningkatkan produksi budidaya lobster yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya lobster,” kata Tebe sapaan akrab Tb Haeru Rahayu, saat mencanangkan kampung perikanan budidaya lobster di Teluk Jukung, di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (26/3/2022).

Baca juga: Ini Enam Lokasi Kampung Perikanan Budidaya KKP, dari Bandeng hingga Lobster

Tebe mengatakan pengembangan kampung budidaya lobster di Lombok Timur (Lotim) perlu dukungan dari semua pihak, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, LPUMKP, Himbara juga PT. Telkom Indonesia melalui program Agree Fisheries. Beberapa kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kampung lobster di Lombok Timur.

“Tidak hanya itu, KKP melalui DJPB juga telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga lain,” katanya.

Tebe menghargai dukungan yang telah dilakukan oleh Pemkab Lombok Timur seperti pembangunan lahan parkir dan jalan setapak menuju kampung perikanan budidaya. Pemkab Lotim juga membangun jembatan penghubung antara Gili Ree dan Gili Beleq, perbaikan dermaga dan pembangunan ruang terbuka hijau di pelabuhan, penataan kawasan Teluk Ekas, serta pelebaran dan peningkatan status jalan di Telong Elong.

“Kami menyadari bahwa ini merupakan kegiatan besar yang tidak mudah jika dikerjakan sendiri-sendiri, dukungan dan koordinasi serta komitmen dari semua pihak menjadikan tujuan penetapan kampung budidaya lobster di Lombok Timur ini dapat diraih dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” papar Tebe.

Baca juga: KKP Siapkan Desain Pengembangan Sentra Industri Budidaya Lobster Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Tebe memberikan bantuan sarana dan prasarana kampung perikanan budidaya lobster senilai Rp7,62 miliar kepada kelompok budi daya ikan (pokdakan) lobster di Kabupaten Lombok Timur. Bantuan itu berupa keramba jaring apung (KJA), bantuan benih lobster, bantuan chest freezer serta bantuan sarana dan prasarana lainnya.

Sedangkan Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menyampaikan potensi perikanan budi daya lobster di Lotim memiliki luas lahan eksisting sebesar 42,14 hektare, dengan 1.762 orang pembudidaya lobster yang tergabung dalam 147 kelompok yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur. Namun, menurutnya khusus di Teluk Jukung produksinya sudah mencapai 96 ton untuk lobster pasir dan 62 ton untuk lobster mutiara per tahun.

“Kita harus optimis meningkatkan produksi lobster. Dengan adanya bantuan dari KKP melalui DJPB diharapkan hasilnya bisa lebih optimal. Sebab kebutuhan lobster dunia mencapai 43 ribu ton, sementara produksi lobster Indonesia masih di angka 206 ton per tahun,” kata Sukiman.

Dia juga menjelaskan keberadaan kampung perikanan budidaya lobster ini sejatinya menjadi kebanggaan masyarakat Lombok Timur, karena menjadi sentra budidaya lobster pertama di Indonesia.

Baca juga: Pakan Pada Budidaya Lobster (Panulirus Spp)

“Bahkan di kampung lobster ini diproyeksikan menjadi penghasil lobster kelas dunia, sehingga kita perlu kerja lebih keras lagi,” kata Sukiman.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budi daya, Kemenko Maritim dan Investasi, Mohamad Rahmat Mulianda mengatakan sangat mendukung program kampung perikanan budidaya yang ada di Lombok Timur. Dia mengatakan Lombok memiliki keuntungan dengan kondisi alam dan laut yang eksotik, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata.

Sehingga menurutnya dengan adanya kampung perikanan budidaya lobster di Lombok Timur bisa menambah daya tarik Pulau Lombok di mata dunia.

“Ini pulau eksotik, sehingga dengan diresmikannya kampung perikanan budidaya diharapkan bisa menghasilkan lobster yang eksotik pula,” kata Rahmat.

Pihaknya juga berpesan kepada kepala daerah untuk lebih menata kembali KJA yang ada, sehingga bisa tampak lebih tertata, selain itu kebersihan lingkungan juga menjadi pekerjaan rumah agar masyarakat dan wisatawan bisa mengunjungi kawasan kampung lobster dengan nyaman.

Baca juga: KKP Perkenalkan Inovasi Pakan Pembesaran Lobster Pasir

“Ini perlu ditata, dan kebersihannya harus dijaga, bukan tidak mungkin dengan banyaknya tempat wisata di Lombok, kampung budidaya lobster juga menjadi daya tarik pariwisata,”pungkasnya.

Ketua Serikat Nelayan Independen (SNI) Lombok, Hasan Saipul Hadi (tengah) mengontrol lobster di salah satu keramba kelompoknya. Dia adalah salah satu sarjana yang mau terjun menjadi nelayan. Dia berharap ada peningkatan kapasitas untuk nelayan budidaya. Foto : Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia

Nelayan Jangan Ditinggalkan

Ketua Serikat Nelayan Independen (SNI) Lombok, Hasan Saipul Hadi mengapresiasi program kampung perikanan budidaya lobster. Dia juga berterima kasih atas dukungan KJA yang sudah diserahkan kepada kelompok saat launching. Selama ini perhatian terhadap nelayan budidaya lobster sangat kecil. Nelayan budidaya lobster yang berkembang atas modal sendiri.

“Sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Peresmian ini kami belum tahu ke mana arahnya,’’ katanya saat dihubungi Selasa (29/3/2022).

Dari rincian program itu, Hasan menyoroti soal kelangkaan bibit lobster. Dari juknis program itu, harga bibit ditetapkan Rp7.000/ekor. Sementara di tingkat nelayan harga bibit Rp 14.000/ekor untuk jenis lobster pasir, dan Rp 24.000/ekor untuk lobster mutiara.

Baca juga: Begini Aturan Pengelolaan Budidaya Lobster Berkelanjutan

Selain itu di nelayan budidaya juga harus bersaing dengan pasar gelap ekspor bibit lobster. Walaupun sudah ada moratorium, tapi fakta di lapangan masih terjadi. Ini serupa kondisinya ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih bening lobster, tapi di tingkat bawah, bibit lobster malah langka.

“Kita bersaing dengan black market,’’ kata pria yang akrab disapa Hasan Gauk ini.

Sampai hari penyerahan bantuan pada Sabtu (26/3/2022) itu, belum ada bibit lobster yang diserahkan ke nelayan. Dengan jumlah KJA masing-masing 12 lubang untuk satu kelompok, dan 3.000 bibit untuk satu kelompok, Hasan mempertanyakan asal bibit itu. Para nelayan budidaya saat ini pun kesulitan untuk memenuhi kuota bibit. Beberapa lubang keramba kosong karena kekurangan bibit.

“Soal bibit ini yang belum selesai dari dulu,’’ katanya.

Saat booming pengiriman bibit bening lobster, tiba-tiba pemerintah membuat aturan pelarangan. Nelayan pun mulai mencoba budi daya, dengan modal sendiri. Perlahan nelayan tahu cara budi daya dan mulai menikmati hasilnya.

Baca juga: Di Pulau Ini, Lobster Berhasil Dibudidayakan

Para nelayan di kawasan Teluk Jukung yang meliputi Desa Jerowaru, Desa Paremas, dan Desa Ketapang Raya adalah contoh sukses nelayan budi daya lobster. Tapi ketika nelayan mulai menikmati hasil budidaya, dengan harga benih yang stabil, muncul kebijakan ekspor benih bening lobster. Para nelayan budi daya kembali bersaing dengan pasar ekspor.

“Kebijakan yang sering berubah-ubah inilah yang membuat kami di bawah ini bingung. Sekarang diminta budidaya tapi bibitnya mahal dan susah,’’ katanya.

Fasilitas KJA dan benih yang diberikan saat ini belum cukup jika kemudian diklaim sebagai kampung perikanan budidaya lobster.

Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga harus melakukan penataan kawasan Teluk Jukung. Saat ini semakin banyak terpasang KJA baru. Dikhawatirkan ke depannya bisa menimbulkan konflik sesama pembudidaya. Selain itu fasilitas pengemasan produk juga belum layak. Sistem pengiriman produk lobster juga para nelayan masih bergantung pada tengkulak.

“Jadi jangan setelah berikan KJA lalu nelayan ditinggalkan. Dari dulu seperti itu, di sini ada banyak bantuan perahu, kapal, dan keramba, tapi kemudian ditinggalkan,’’ katanya.

Menurut Hasan yang masih kurang perhatian adalah peningkatan kapasitas nelayan dan akses permodalan. Para nelayan budidaya masih melakukan budidaya dengan cara tradisional. Penyediaan pakan pun masih tradisional. Bantuan mesin kapal yang pernah diberikan oleh pemerintah pun kurang tepat.

Baca juga: Menepis Keraguan Budidaya Lobster

“Selain bantuan KJA itu, penataan kawasan dan peningkatan SDM nelayan itu harus dilakukan. Kalau ada satu aspek yang kurang, nanti hasilnya kurang optimal,” kata Hasan.

Salah seorang nelayan budidaya Nasrullah mengatakan pemerintah perlu melakukan intervensi mengenai peningkatan SDM dan jaringan yang menjamin stok bibit lobster. Pemerintah perlu belajar dari Vietnam dalam budidaya lobster. Hasil belajar itu perlu ditransfer ke nelayan-nelayan budidaya. Selain itu, jaringan benih, pakan, dan pasar juga perlu dukungan pemerintah. Jangan sampai ketika produksi berlimpah, harga turun, dan nelayan kesulitan menjual.

“Jadi harus satu kesatuan,’’ kata Nasrullah yang saat ini mulai membuka kios penjualan lobster di Mataram.

Nasrullah adalah salah satu contoh keberhasilan perubahan dari nelayan yang mencari bibit lobster menjadi nelayan pembudidaya. Kemudian dia beranjak bisnis pengiriman lobster dan sekarang mulai membuka usaha seafood. Menyediakan stok untuk beberapa seafood di Lombok hingga ke Jawa.

“Usaha lobster ini memang menjanjikan,’’ pungkasnya.

—

Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh Mongabay. Ketepatan informasi dan efektivitas metode budidaya yang terkandung di dalamnya bukan tanggung jawab Minapoli.