KKP Jalin Kerjasama Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Utara Sulawesi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Kerjasama Utara Utara  (BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah,Sabtu (12/10). Kesepakatan dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan klaster perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah kerja BKSU, khususnya untuk komoditas udang.

Sebagai informasi, BKSU sendiri merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan beberapa kabupaten yang berada di kawasan utara Sulawesi yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara. Selain itu, Universitas Negeri Gorontalo juga turut menjadi anggota wadah kerjasama ini.

DJPB dan BKSU telah merancang ruang lingkup kesepakatan meliputi peningkatan produksi komoditas perikanan budidaya, penataan kawasan perikanan budidaya, pendampingan teknologi perikanan budidaya dan pengembangan usaha pembudidayaan ikan melalui pola kemitraan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat diminta keterangannya menyatakan bahwa kerjasama ini selain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, juga akan mendorong pemanfaatan potensi wilayah perikanan budidaya.

Untuk diketahui, potensi wilayah perikanan budidaya mencapai 17,9 juta hektar, baru termanfaatkan sebesar 7%. Khusus untuk budidaya tambak sendiri, pemanfaatan baru 650 ribu  ha atau baru 22% dari potensi sebesar 2.96 juta ha.

“Potensi ini sangat layak untuk dimanfaatkan, khususnya pengembangan budidaya melalui sistem klaster. Sistem ini memiliki manfaat mengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar. Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir terjadinya penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat” lanjut Slamet.

Sebelumnya, DJPB telah menetapkan Kabupaten Buol sebagai kawasan percontohan model kawasan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi. Tidak kurang dari 10 ha lahan tambak telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk menyukseskan program ini. Percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan pemanfaatan potensi tambak melalui usaha budidaya udang berkelanjutan dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Slamet menambahkan “Untuk kelancaran program ini, KKP berperan memberikan dukungan seperti alat berat untuk rehabilitasi infrastruktur tambak, penyusunan DED, program PITAP atau perbaikan irigasi tambak melalui partisipasi masyarakat, pendampingan teknis, serta fasilitasi penyediaan kebutuhan benih bermutu.”

Sebelum Buol, KKP telah membangun beberapa kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi di beberapa daerah seperti Desa Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, dan Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah.

“Tentunya dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari semua pihak yang terlibat untuk kesuksesan program ini. Dalam waktu dekat, kita akan turunkan tim dari BPBAP Takalar untuk mengawal teknis pelaksanaan mulai dari desain kawasan percontohan hingga pendampingan yang berkelanjutan” pungkas Slamet.

Sementara itu Bupati Buol, Amirudin Rauf mengaku sangat antusias dengan terpilihnya Kabupaten Buol sebagai kawasan percontohan.

 “Budidaya udang, khususnya udang vaname merupakan salah satu dari tiga program unggulan BKSU. Pemilihan program ini didasarkan pada kesamaan potensi dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh anggota kerjasama utara utara tersebut “ ujar Amirudin.

Amirudin juga menekankan bahwa pihak pemda Buol siap menjunjung komitmen yang telah disepakati dengan berperan aktif mengawal dan mensupport program ini. “Saya akan minta seluruh jajaran SKPD yang terkait untuk dapat turut mensukseskan kegiatan ini dengan melakukan sinkronisasi program seperti penyediaan listrik, air, infrastruktur jalan dan penunjang lainnya” tutup Amirudin

Sumber : Humas DJPB