KKP-IPB Komitmen Bersama untuk Perkuat Agro Maritime 4.0

Setelah menawarkan kolaborasi riset antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Kementerian Pertanian, Rektor IPB Arif Satria pun langsung berkomitmen bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat Agro Maritime 4.0.

"Sudah saatnya paradigma pembangunan di sektor kelautan dan perikanan harus berbasis pada ilmu dan teknologi (Iptek)," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ketika menerima Rektor IPB, Arif Satria di ruang kerjanya, Senin (11/11). Dalam pertemuan tersebut, Arif tidak sendiri melainkan didampingi sederet civitas akademika seperti guru besar, dosen, peneliti, dan ahli-ahli di bidang kelautan dan perikanan.

Edhy melanjutkan bahwa konsep pembangunan kelautan dan perikanan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi agar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan yang pada akhirnya berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya nelayan Indonesia. "Makanya, sekarang kita sharing knowledge (berbagi pengetahuan) dari akademisi terkait keilmuan dan inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan," tutur Edhy.

Dalam kesempatan itu, Arif memaparkan bahwa dunia sejak tahun 2015 sudah memasuki era agro maritime 4.0 yang berbasis pada agropreneur dan self learning. Pengembangannya sendiri memanfaatkan artificial intelligent/AI (kecerdasan buatan), drone, big data, digital, robotik, smart precision, smart fishing, dan sebagainya yang memiliki sifat realtime, presisi, dan multifungsi, serta kemampuan pemasaran secara langsung.

"Untuk pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, perannya sangat besar. Contohnya Big Data. Dimana jika kita melakukan survei manual, tentunya koresponden kita terbatas. Karena itu, kita butuh big data yang luar biasa, saya pikir akan memudahkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan,” beber Arif.

Tak hanya itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan negara harus dilakukan secara presisi, akurat, tanpa limbah (zero waste), dan mengacu pada konsep blue economy. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pendidikan inovatif perlu digalakan.

Institut Pertanian Bogor sendiri memiliki konsep Agro Maritime 4.0 dimana konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berfokus pada integrasi manajemen wilayah pesisir dan laut berbasis teknologi digital. Tentunya hal ini akan memperkuat prinsip inklusif, transparansi, ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Kita harus mendorong proses percepatan transformasi masyarakat perikanan kita menuju 4.0 secara adil karena mau tidak mau, kita akui bahwa pembudidaya ikan kita, nelayan kita sebagian masih menggunakan konsep lama,” ujarnya. 

Karenanya, Arif menilai socio-technopreneur yang menggabungkan konsep sociopreneur dan technopreneur perlu didorong. “Sociopreneur itu orang-orang yang mampu memanfaatkan inovasi untuk kebutuhan masyarakat. Sedangkan technopreneur itu orang-orang yang mampu membuat inovasi teknologi di bidang bisnis. Inovasi ini untuk pembudidaya ikan, nelayan, dan petani harus kita persiapkan dari sekarang. Kita harus persiapkan generasi milenial untuk menjadi pelaku-pelaku tangguh di bidang budidaya ikan maupun penangkapan,” jelasnya.

Kebijakan Basis Riset

Lebih lanjut Menteri Edhy Prabowo menyampaikan pihaknya mengapresiasi dukungan dan masukan serta sharing knowledge yang dilakukan IPB. "Kami butuh masukan-masukan yang tidak hanya sekadar di permukaan, kami mau ini diteruskan lebih dalam dan lebih dalam lagi," tuturnya.

Menteri Edhy juga tertarik dengan konsep sea farming dan sea ranching yang diperkenalkan IPB. Untuk itu, ia meminta masukan program seperti apa yang bisa dikembangkan terhadap konsep ini karena konsep ini sangat dekat dengan nelayan dan pembudidaya ikan.

Menteri Edhy juga menggali masukan dari para ahli dan akademisi terkait beberapa kebijakan yang masih menimbulkan polemik. Sebut saja persoalan pengaturan alat tangkap, budidaya yang diperbolehkan dan dilarang, pembagian wilayah tangkapan, dan sebagainya.  “Kita tidak bisa pungkiri, ada beberapa Permen yang kita temukan di lapangan yang juga akhirnya menjadi kendala buat pelaku usaha. Kita mau perbaiki ini dengan good way dan pengkajian yang matang," bebernya

Tak kalah penting, semua stakeholder perikanan terkait juga akan dilibatkan dalam penyusunan regulasi kebijakan. “Begitu draf (Permen) sudah jadi, kita akan tawarkan, grafiknya seperti ini, kira-kira bagaimana," tuturnya.

Mengenai sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan, Menteri Edhy berharap generasi profesi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dari orang tua kepada anak-anaknya atau generasi muda. Pasalnya, selama ini sebagian besar generasi muda enggan untuk menjadi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan sebagainya karena beranggapan pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang menguntungkan. 

Di sisi pengarusutamaan gender, Menteri Edhy menginginkan pemberdayaan istri-istri nelayan melalui pembentukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia menilai, upaya menggiatkan UMKM ini dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Terlebih menurutnya, perempuan memiliki keunggulan seperti keterampilan dan keuletan yang dapat membantu perekonomian keluarga. Dalam hal ini, pemerintah siap membantu permodalan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Di bidang riset, Menteri Edhy menyebut KKP perlu memperbaharui atau melanjutkan kerja sama dengan universitas atau institusi pendidikan tinggi, terutama terkait penyediaan big data. “Kita perlu big data, satu data yang bisa membahas kalau urusan tangkap itu seperti apa, berapa nelayan miskin kita, berapa nelayan yang sudah menjadi nelayan menengah ke atas. Kalau dari sisi bantuan, bantuan apa saja yang sudah diberikan untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan sebagainya,” paparnya. 

Termasuk, isu lingkungan perairan yang selalu muncul. "Misalnya di Waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur karena kegiatan budidaya. Nah, ini mungkin kami juga butuh masukan dan riset dari para ahli karena aspek teknis biasanya bisa terukur, tetapi aspek sosial atau dampak sosiologisnya ini yang susah dihitung,” tambahnya. 

Terakhir, Menteri Edhy menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dapat menghasilkan penambahan devisa negara, membuka lapangan kerja, dan menciptakan iklim ekonomi yang terintegrasi di semua sektor.

Sumber : Tabloid Sinar Tani